Sunday, November 10, 2013

Kita, di Indonesia, BISA!

Setelah tiga tahun lebih tinggal di sini, saya masih belum mengerti kenapa begitu sulitnya common sense dipahami di negeri ini. Sejujurnya sih di Indonesia juga masih jadi masalah ya, tapi lebih karena kita masih punya banyak pe-er mencerdaskan kehidupan bangsa.

Konsep toleransi dan kebangsaan di negeri ini yang rasanya tidak sekuat di Indonesia (kalau yang ini pendapat subyektif penulis ya). Selain itu kelihatannya masalah diperumit dengan fakta bahwa hedonisme sudah mengakar sampai ke lapisan terbawah. Bahwa apa yang dimiliki dan penampilan masih dianggap sebagai hal yang terpenting. Padahal memperoleh kebutuhan dasar seperti gula, tepung, susu pun adalah tantangan. Bukan karena harganya mahal, tapi karena barangnya tidak tersedia. Harga gula sekilo di sini tidak sampai 1000 rupiah, bensin setanki penuh mobil besar juga sekitar 1000 rupiah, sekolah gratis, dll. Tapi ternyata harga murah juga bukan jaminan rakyat senang. 

Untuk ilustrasi, nilai tukar uang lokal dibandingkan dengan uang Amerika resmi/legal adalah 1:6.3. Sementara nilai tukar riilnya adalah 1: 60. Memang di mana ada kesempitan selalu ada peluang, terutama untuk mereka yang menjadikan uang sebagai komoditas, yang haram dalam Islam. Tapi untuk pengusaha, faktanya mereka harus membeli barang dengan harga riil, untuk dijual dengan harga yang wajar. Mosok dia beli tv 200 lalu harus dijual 50, hanya karena nilai uang harus dipatok pemerintah. Dari mana pengusaha harus membayar selisihnya? Bagaimana dengan nasib pegawai yang kerja untuk mereka? Mau dibayar dengan apa kalau pengusaha tidak bisa mengembalikan modal yang dikeluarkannya? Belum lagi biaya transportasi, dll. Mau dibayar pakai apa supir dan orang yang membantu membawa barang tsb dari pelabuhan ke warehouse dan ke toko? Itu baru hitungan yang paling sederhana dan naif. Masalah sebenarnya bisa jadi jauh lebih kompleks dari pada hitung-hitungan ekonomi a la ibu-ibu macam saya, karena buntut politik pun terseret di belakangnya.

Parahnya, saat pengumuman bahwa harga semua barang elektronik harus "disesuaikan" dengan ketetapan pemerintah (yang bisa jadi nilainya sepersekian dari nilai barang tsb pada saat dibeli pengusaha), orang lalu memanfaatkannya dengan menjarah toko-toko tersebut. Kok bisa? Kan harganya sudah diturunkan, ya mbok at least dibeli to dengan harga yang sudah ditetapkan. Lah kok ini malah diambil, seolah-olah hak mereka. Di mana value, dignity dan honesty sebagai manusia yang beradab? Ngambil milik orang di agama apa pun dianggap sebagai mencuri. Mencuri ya dosa. Lalu yang saya ndak ngerti, tindakan itupun seolah-oleh 'direstui' oleh pemerintah. Malah tentara dan polisi yang menjaga juga ikut mengambil barang-barang elektronik tsb. Bayar atau nggaknya, wallahu alam...

Rasanya yang bisa dipelajari dari hal ini adalah di Indonesia kita harus mulai menghormati hak petani bawang, petani kedelai, peternak, nelayan, dan penyedia kebutuhan kita lainnya (sampai dengan tukang kayu yang membuatkan kita meja belajar, tukang batu yang ikut membangun rumah kita, asisten di rumah, dsb dsb) untuk memperoleh kehidupan yang layak. Bayar jasa dan produk mereka dengan harga yang pantas. Bukan hanya harga yang murah. Kita maju, mereka maju, semuanya maju, kalau mau bekerja keras. Saya rasa yang diperlukan bukan menurunkan harga, tapi meningkatkan kemampuan/daya beli rakyat. Caranya? Ya permudah urusan pendidikan, supaya rakyat jadi pintar, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan memberdayakan diri dan lingkungannya sendiri.

Mahal atau murah sangat relatif. Tapi selama kita fokus membangun kekuatan ekonomi rakyat Indonesia, maka yang dicari bukanlah harga yang murah tapi kualitas. Fokus dengan harga murah malah menyebabkan pemerintah harus mengimport beras, kedelai, sampai batik pun harus diimport dari Cina. Akibatnya, potensi kita untuk swasembada pun jadi menurun.

Di masa yang akan datang, anak cucu kita yang bakal menanggung akibatnya kalau negeri ini tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Demikian pula pengiriman TKI ke luar negeri yang dilatar belakangi oleh 'kebanggaan' dan 'promosi' bahwa tenaga kerja Indonesia itu murah, sudah waktunya dihentikan. Promosikan kalau TKI kita pekerja keras, mau belajar, ulet, endurancenya tinggi, dsb dsb. Jadi bayar mereka dengan harga pantas, bukan murah. Mari fokus bagaimana pendapatan dan kualitas hidup rakyat kita meningkat.

Harga murah terbukti tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat. Setiap hari saya melihatnya di sini. Bensin murah, tapi rakyat harus menjarah untuk mendapatkan sembako? Ndak masuk akal. Beras murah, gula murah, minyak goreng murah, tapi rakyat hidup tidak tenang karena negara tidak aman? Yo opo rek? Nodong pun jamak di siang hari bolong, seakan sudah jadi profesi (cek video ini (http://caracaschronicles.com/2013/11/05/a-day-in-the-life/) terutama di menit ke 2:15). Naudzubillah...  Sekolah gratis, ke dokter gratis, tapi tidak tersedia perban/obat-obatan/matras tempat tidur?  Karena pengusaha tidak sanggup mengimpor, karena selisih nilai tukar uang yang tadi diceritakan di atas. 

Lalu bagaimana meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia? Satu-satunya cara: pendidikan. Ya, memang mahal. Ya, memang ndak kelihatan hasilnya secara instan. Ya, memang sulit. Ya, memang buanyak rakyat yang harus dididik. Ya, memang kelihatannya tidak berhubungan. Tapi definitely is the answer. Dan harus dimulai, sekarang.

Update:
Setelah melihat wawancara seorang ekonom di Singapura, ada satu kalimat yang akhirnya menyadarkan saya bahwa yang perlu kita usahakan adalah bagaimana seorang warga bisa menjalankan profesinya (apapun itu: guru, dokter, pengusaha, petani, nelayan, mekanik, tukang kayu, dsb dsb) dengan profesional (baca: berilmu dan berketrampilan), deserve penghasilan yang baik, happy dengan incomenya dalam menjalankan profesi tsb, sehingga bisa hidup dengan layak bersama keluarganya (nb: kebutuhan dasar terpenuhi dengan standar yang baik, pendidikan dan pelayanan kesehatan terjamin, hingga kesehatan jiwa dan raga yang terjaga).

How easy will that be, if everyone understand it and being considerate one to another, focus on moving forward as one big nation (sans labeling each other by the color of their skin, their religion, their status, etc.).


2 comments:

Mela Soneta said...

Pendidikan agama dan budi pekerti (dulu PMP ya) tidak ada dalam kurikulum pendidikan di sana. Di sini masih terus ada sejak PAUD hingga Mhs tetapi masih juga ada sebagian yang dapat dipengaruhi dengan tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik.
Ironis, bhw RI pernah swasembada beras tetapi kini importir. Lahan produktif malah diincar jadi bisnis property. Banyak petani yang ternyata hanya menyewa lahan. Bagaimana bisa sejahtera kalau hasilnya harus "dibagi" dan HPP menjadi lebih tinggi? Tidak imbang dengan biaya hidup yang semakin tinggi pula. Apalagi upah naker di sini masih bisa dikatakan hanya cukup buat makan. Makanya, banyak yang milih jadi TKI.. mereka beranggapan hujan batu di negeri sendiri.

EPHO's said...

Iya Mela, pe er kita memang terus mencerdaskan bangsa. Yang sudah sekolah sampai pol pun mentalnya belum tentu baik. Jadi memang harus pendidikan "luar dalam". Insya Allah agama sudah mengajarkan yang terbaik, tinggal kitanya.
Sekarang yang aku miris lihatnya kalau orang Indonesia sudah saling tuduh, nyindir kanan nyindir kiri, tuding sana tuding sini. Padahal udah ngga ada waktu mestinya untuk urus orang lain. Fokus saja mengurus diri sendiri dan keluarga, berbagi ilmu dan berkah pada sekitar, insya Allah yang sedikit bisa jadi banyak. Thanks ya Mel, sudah mampir ke Caracas.